Pemantauan & Pengawasan
Mengawal kedaulatan demokrasi, meninjau rancangan kebijakan pemilu, serta menyajikan statistik laporan pelanggaran pemilu secara real-time.
Laporan
Pelanggaran
Kasus
orang
01.
Pemantauan Demokrasi
KIPP secara berkala menyusun Indeks Demokrasi Sipil untuk memetakan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul di Indonesia. Kami berkolaborasi dengan jurnalis dan akademisi untuk merespons ancaman penurunan kualitas ruang sipil.
-
Pengawasan kekerasan terhadap pers & pembungkaman suara sipil
-
Kajian indeks partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan daerah.
-
Penguatan advokasi perlindungan aktivis demokrasi
02.
Pemantauan Kebijakan
Mengawasi proses pembuatan kebijakan kepemiluan dan regulasi politik (PKPU, Perbawaslu, UU Pemilu) agar tidak membatasi hak konstitusi publik dan tetap berpihak pada asas kedaulatan rakyat.
-
Eksaminasi berkala draf rancangan peraturan KPU (PKPU).
-
Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan yang mencederai pemilu bersih.
-
Mendorong transparansi dana kampanye melalui regulasi audit yang ketat.
03.
Pemantauan Pemilu
Pilar pengawasan pemilu langsung KIPP. Mengerahkan jejaring relawan independen di tingkat TPS guna mengawasi logistik, mencatat pemungutan suara, mengantisipasi politik uang, serta mengawal rekapitulasi form C1.
-
Penyelenggaraan Quick Count & Real Count paralel KIPP.
-
Pelaporan kecurangan pemilu terpadu melalui aplikasi pelaporan warga KIPP.
-
Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di daerah rawan sengketa.